ANALISIS PEMISAHAN WEWENANG PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN ANTARA BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Reza Fazlur Rahman, Adi Sulistiyono

Sari


Abstract

This article is aims to determine the basic consideration of supervision authority disseverance for banking financial institutions between Bank Indonesia with the Financial Services Authority. This research is normative law and applied using a statute approach and comparative approach. Sources of legal materials used include the primary legal materials and secondary law that using literature as a technique of collecting legal material. Technical analysis is the method of deductive syllogism. Based on the research result and the session generated the conclusion which is,first point, the provision of  function  diversion of the duties and authority  for  regulation and supervision of financial services activity in the sector of banking which is contained in the clause 55 verse (2) of Financial Services Authority Law.Second conclusion, Financial Services Authority and Bank Indonesia should must coordinate in making of  supervision regulatory of the banking sector that expressed in the rule of clause 39 Financial Services Authority Law.

Keywords: Authority Disseverance, Banking, Bank Indonesia, Financial Services Authority.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan pemisahan wewenang pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk mengetahui koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengawasan lembaga keuangan perbankan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yakni kesatu, dasar pertimbangan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia. Kesimpulan kedua, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia harus berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan dibidang perbankan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Kata kunci: Pemisahan Wewenang, Perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.

Teks Lengkap: PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.