ANALISIS YURIDIS SITA UMUM ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Rizal Widiya Priangga, Yudho Taruno Muryanto

Sari


Abstract

This research aims to determine application of the general foreclosure assets of State Owned Enterprises against Law Number 1 of 2004 on the Treasury of the State. This research is the legal research normative. Source of research data are secondary data include the law of primary and secondary legal materials. The gathering of material law with the study of literature and method analysis using deductive. The result of this research showed that legal status and rank from state owned enterprises wealth is included in nation’s finance based Law Number 17 of 2003 about the finances of the State. Although the assets of State-owned Enterprises entering the domain of the State, can be applied general foreclosure againt the assets of State-owned enterprises. This subject occurs because State Owned Enterprises management obeys on private legal including bankruptcy. State Owned Enterprises assets as legal entity is able to foreclosure. However, management of nation property in state owned enterprises is deposited to state owned enterprises. Furthermore, against article 50 of the Law Number 1 of 2004 about Nation treasury is applied, as a result the nation properties is unable to foreclosure.

Keyword: General foreclossure, enterprises, bankruptcy law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan sita umum aset BUMN terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan metode analisa menggunakan deduktif. Hasil penelitian bahwa status dan kedudukan hukum aset Badan Usaha Milik Negara masuk dalam domain keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Meskipun aset Badan Usaha Milik Negara masuk pada domain negara, dapat diterapkan sita umum terhadap aset Badan Usaha Milik Negara. Hal ini karena Badan Usaha Milik Negara pengelolaanya tunduk pada hukum privat termasuk dalam hal kepailitan. Aset Badan Usaha Milik Negara sebagai badan hukum ini dapat dilakukan penyitaan. Namun, apabila terdapat barang milik negara yang masih dikuasai pengelolaanya dititipkan pada Badan Usaha Milik Negara maka, terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berlaku sehingga barang milik negara tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan.

Kata Kunci : Sita Umum, Badan Usaha Milik Negara, Hukum Kepailitan


Teks Lengkap: PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.