Arsip

2017

Vol 5, No 1: Januari-Juni

Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT.  atas tersusunnya Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penyusunan beberapa artikel ini dilandasi dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman Hukum Keperdataan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan perkembangan hukum bisnis, hukum perusahaan, hukum perbankan, hukum penerbangan dan membangun budaya sadar hukum, kajian terhadap berbagai dinamika peraturan perundang-undangannya.

Dalam tersusunnya Jurnal Privat Law ini, semoga dapat memberikan manfaat dan memperluas wawasan hukum perdata. Demi peningkatan kualitas Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai upaya perbaikan dan pembaharuan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah berkenan memeberikan bantuan support dalam penerbitkan naskah Jurnal Privat Law ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap jajaran Redaksi dan Pengurus Jurnal Privat Law atas dedikasi dan kerjasamanya dalam upaya mewujudkan penerbitan Jurnal Privat Law edisi ini.

 

Salam,

Redaksi


2016

Vol 4, No 2: Juli - Desember

Hubungan hukum dalam lapangan hukum privat, semakin hari semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya. Hubungan dalam lapangan hukum privat ini berdampak pada aktivitas ekonomi, karena hubungan hukum privat selalu berkaitan dengan eksistensi aspek ekonomis, yakni perbuatan hukum oleh subyek hukum (baik orang-perorangan/natuurlijke persoon maupun badan hukum/recht persoon) yang dapat dinilai dengan harta kekayaan. Dasar hukum perikatan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan kitab undang-undang dagang (KUHD) serta dilengkapi dengan berbagai undang-undang khusus yang timbul dalam perkembangan perekonomian, seperti ; UU NO 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, UU No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan lain-lain. Peraturan tersebut masih ditambah dengan berbagai dengan berbagai peraturan terkait secara vertikal maupun horisontal. Kegiatan  perekonomian timbul dalam perbuatan hukum jual-beli, sewa-menyewa, asuransi, perbankan, surat-surat berharga, perjanjian kerja dan lainnya dengan menganut kepada asas dasar perjanjian, yakni kebebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1338 KUH Perdata sebagai induk hukum perikatan yang banyak digunakan dalam hubungan hukum privat. Karakter dasar dalam suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan bersama (consensus) para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dasar dalam pembuatan perjanjian, namun juga merupakan kerelaan dan kesengajaan untuk terikat. Bahkan apabila kesepakatan bersama tersebut telah dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sah, maka akan mengikat kepada para pihak pembuatnya selayaknya undang-undang. PRIVATE LAW edisi kali ini kita akan diajak berpetualang dengan berbagai tulisan bernas dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dengan dibimbing para dosennya secara serius, untuk mengupas berbagai hubungan ekonomi sebagai sebuah peristiwa hukum. Kami dari redaksi mengucapkan selamat berpetualang dan selamat membaca !

Vol 4, No 1: JANUARI-JUNI

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta diiringi rasa syukur, JURNAL PRIVATE LAW edisi ke-9 dapat terbit dengan lancar dan sesuai jadwal. Di dalam edisi ini terdapat beberapa pembahasan, yakni mengenai perbankan dengan segala keterkaitannya (kredit, kelembagaan, jaminan), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Atas Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Luar Kawin dibahas dalam 2 (dua) artikel,  dan beberapa artikel lain yang akan menarik untuk dicermati.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembahasan mengenai perbankan selelu tiada habisnya. Peran bank sebagai Financial Intermediatory harus senantiasa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, salah satu bukti respon bank terhadap dinamisasi tersebut adalah adanya Branchless Banking atau bank tanpa kantor. Nasabah dapat berinteraksi dengan perbankan tanpa harus datang ke kantor bank. Branchless banking menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. Di Indonesia, tidak semua daerah dapat terakses  banyak daerah yang sulit diakses dengan kendaraan bermotor. Tak sedikit masyarakat yang harus menempuh perjalanan selama beberapa jam atau berhari-hari, untuk mendatangi kantor cabang sebuah bank. Branchless banking merupakan salah satu strategi distribusi perbankan yang memberi layanan keuangan tanpa bergantung pada keberadaan kantor cabang bank.

Secara teknis Branchless Banking di dukung dengan Teknologi telepon genggam dan keberadaan agen Branchless banking merupakan kombinasi antara agent banking dan mobile banking. Agent banking adalah kegiatan usaha non-bank, termasuk agen keliling, atau warung dan toko yang membantu bank memberikan layanan perbankan. Sedangkan mobile banking adalah akses layanan perbankan melalui telepon seluler (ponsel). Masyarakat yang menggunakan branchless banking dapat memanfaatkan teknologi perangkat mobile, dimulai dari ponsel fitur. Komponen penting lainnya adalah seorang agen.

Layanan ini secara resmi sebenarnya bernama program LAKU PANDAI Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif, yaitu Program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Semoga kehadiran PRIVATE LAW dapat membangkitkan gairah akademiki kita, karena banyak tulisan cerdas dan bermutu dalam lapangan HUKUM BISNIS yang patut disimak

 



2015

Vol 3, No 2: JULI-DESEMBER

Isu-isu seputar transportasi, kemiskinan, kependudukan, energi dan khususnya pertambangan hingga saat ini masih menjadi isu yang aktual untuk dicermati dan dicarikan solusinya.Hampir semua pulau di Indonesia terdapat pertambangan, demikian pula di Pulau Jawa. Agar eksploitasi tambang tidak merugikan anak cucu dikemudian hari maka diperlukan kontrol dan pengawasan dari para aparat. Apakah pra eksploitasi, saat ekploitasi maupun pasca eksploitasi.
Hasil pertambangan tentu untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga tidak tertutup untuk diekspor. Oleh karena itu, dalam jual beli barang ke negara lain harus mengikuti tata cara yang diatur dan kebiasaan dalam Kontrak Dangang Internasional.
Investasi dalam dunia pertambangan jelas sangat diperlukan. Keterlibatan perbankan dan lembaga pembiayaan, khususnya Bursa Efek yang memperdagangkan surat berharga, jelas suatu hal yang tidak perlu ditawar lagi. Disisi lain dalam melakukan aktifitas usahanya perusahaan harus selalu mengingat tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitarnya.
Disamping topik-topik diatas yang tidak kalah menariknya adalah masalah diseputar para pelaku hukum yaitu manusia. Semenjak keberadaanya masalah perkawinan masih saja terjadi antara lain tentang harta kekayaan dan poligami.


Vol 3, No 1: JANUARI-JUNI

Sengketa adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan olehbeberapa tanda pertentangan secara terang-terangan yang disebabkan oleh konflik kepentinganmaupun perebutan hak. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak memperebutkan satu obyek, Konflikkarena klaim hak/kebenaran diletakkan dalam terminologi benar atau salah. Misalnya, dalam tuntutanpengadilan masing-masing pihak akan mengklaim bahwa dia yang benar sementara pihak lain salah.Sengketa selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Khususnya sengketa karena perebutan hak maupunkepentingan dalam bisnis maupun bermasyarakat. Terhadap sengketa yang timbul, sebenarnya pihak yangbersengketa menginginkan sengketa segera dapat berakhir. Oleh karena itu pilihan model penyelesaiansengketa ditempuh oleh para pihak. Model yang lazim adalah melalui pengadilan.Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (judicial Power)yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian,maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung dibawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pengadilan sebagai the first andlast resort dalam penyelesaian sengketa ternyata masih dipandang oleh sebagian kalangan hanyamenghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial, belum mampu merangkul kepentingan bersama,cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal,tidak responsive, menimbulkan antagonisme di antara pihak yang bersengketa, serta banyak terjadipelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal ini dipandang kurang menguntungkan, sehingga dibutuhkaninstitusi baru yang dipandang lebih efisien dan efektif. Apalagi di dalam sengketa bisnis. Masyarakatmembutuhkan model penyelesaian sengketa yang tetap menjamin bisnis mereka berjalan. Modelpenyelesaian sengketa bisnis diharapkan semakin cepat, efektif dan efisien, karena dengan membiarkansengketa berlarut-larut akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien,produktivitas menurun, dunia bisnis mengalami kemandulan dan biaya produksi meningkat. Dunia bisnisdisini menuntut cara penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.Sebagai solusinya, kemudian berkembanglah model penyelesaian sengketa non litigasi, yangdianggap lebih bisa mengakomodir kelemahan-kelemahan model litigasi dan memberikan jalan keluaryang lebih baik. Proses diluar litigasi dipandang lebih menghasilkan kesepakatan yang win-win solution,menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena halprosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dantetap menjaga hubungan baik.

1 - 5 of 5 Item