Vol 4, No 1

JANUARI-JUNI

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta diiringi rasa syukur, JURNAL PRIVATE LAW edisi ke-9 dapat terbit dengan lancar dan sesuai jadwal. Di dalam edisi ini terdapat beberapa pembahasan, yakni mengenai perbankan dengan segala keterkaitannya (kredit, kelembagaan, jaminan), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Atas Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Luar Kawin dibahas dalam 2 (dua) artikel,  dan beberapa artikel lain yang akan menarik untuk dicermati.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembahasan mengenai perbankan selelu tiada habisnya. Peran bank sebagai Financial Intermediatory harus senantiasa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, salah satu bukti respon bank terhadap dinamisasi tersebut adalah adanya Branchless Banking atau bank tanpa kantor. Nasabah dapat berinteraksi dengan perbankan tanpa harus datang ke kantor bank. Branchless banking menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. Di Indonesia, tidak semua daerah dapat terakses  banyak daerah yang sulit diakses dengan kendaraan bermotor. Tak sedikit masyarakat yang harus menempuh perjalanan selama beberapa jam atau berhari-hari, untuk mendatangi kantor cabang sebuah bank. Branchless banking merupakan salah satu strategi distribusi perbankan yang memberi layanan keuangan tanpa bergantung pada keberadaan kantor cabang bank.

Secara teknis Branchless Banking di dukung dengan Teknologi telepon genggam dan keberadaan agen Branchless banking merupakan kombinasi antara agent banking dan mobile banking. Agent banking adalah kegiatan usaha non-bank, termasuk agen keliling, atau warung dan toko yang membantu bank memberikan layanan perbankan. Sedangkan mobile banking adalah akses layanan perbankan melalui telepon seluler (ponsel). Masyarakat yang menggunakan branchless banking dapat memanfaatkan teknologi perangkat mobile, dimulai dari ponsel fitur. Komponen penting lainnya adalah seorang agen.

Layanan ini secara resmi sebenarnya bernama program LAKU PANDAI Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif, yaitu Program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Semoga kehadiran PRIVATE LAW dapat membangkitkan gairah akademiki kita, karena banyak tulisan cerdas dan bermutu dalam lapangan HUKUM BISNIS yang patut disimak

 


Daftar Isi

Artikel

PEMBAYARAN KLAIM PENJAMINAN NASABAH PENYIMPAN PADA BANK GAGAL OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt.Sus/2011) PDF
Fany Fadilla ,, Adi Sulistiyono ,
ASPEK YURIDIS KEBERADAAN AGEN DALAM MODEL BRANCHLESS BANKING DI SISTEM PERBANKAN INDONESIA PDF
Khanan ,, Pujiyono ,
KAJIAN YURIDIS BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI BIDANG PERBANKAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PDF
Dhimas Tetuko Kusumo ,, Munawar Kholil, ,, AL. Sentot Sudarwanto ,
KAJIAN PEMBATASAN MODAL ASING DALAM SEKTOR PERBANKAN INDONESIA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PERBANKAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL PDF
Angga Wahyu Perdana ,, Moch. Najib Imanullah ,
FAKTOR-FAKTOR BANK DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN KREDIT DENGAN JAMINAN BARANG KOMODITAS PDF
Mutiara Nur Hanifa ,, Pranoto ,
FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT DI PD BPR BKK WONOGIRI CABANG JATIPURNO PDF
Dadik Abimanyu ,, Ambar Budhisulistyawati ,
PERAN PPAT DALAM PEMBUATAN HAK TANGGUNGAN GUNA PERJANJIANJIAN KREDIT PERBANKAN
Agmona Lisbenk Pestisia ,, Ambar Budhisulistyawati ,
LETTER OF CREDIT (L/C) SEBAGAI CARA PEMBAYARAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY PDF
Indah Puji Astuti Utami ,, Djuwityastuti ,, Anugrah Adiastuti ,
REVITALISASI FUNGSI KELEMBAGAAN KOPERASI NELAYAN SEBAGAI BADAN HUKUM UNTUK MENSEJAHTERAKAN NELAYAN MENUJU PERIKANAN BERKELANJUTAN PDF
Christiana Okti Pratiwi ,, Albertus Sentot Sudarwanto ,
PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG PDF
Elza Sylvania Pittaloka ,, Pranoto ,
PERLINDUNGAN HUKUM FRANCHISOR DAN FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN WARALABA “SOTO SEGEER MBOK GIYEM” BOYOLALI PDF
RizkiNurAnnisa ,, Adi Sulistiyono ,
HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA PDF
Muhammad Yuris Azmi ,, Hernawan Hadi ,, Moch. Najib Imanullah ,
PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PDF
Apectriyas Zihaningrum ,, Munawar Kholil ,
TANGGUNG JAWAB PENGIRIMAN BARANG EKSPEDISI ATAS KEHILANGAN DAN/ ATAU KERUSAKAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS (Studi Kasus di Kantor Pos Solo) PDF
Fida Amira ,, M. Hudi Asrori S ,
PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 ATAS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK LUAR KAWIN (Studi Kasus Di Kantor Notaris Surakarta dan Karanganyar) PDF
Dikta Angga Bhijana ,, Diana Tantri Cahyaningsih, ,, pranoto ,
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUUVIII/ 2010 TERHADAP ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN (Putusan Sengketa antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel) PDF
Monica Putri M.C. ,, Pranoto ,
PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PENGESAHAN DAN PENCATATAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Telaah Studi di Kota Surakarta) PDF
Astrid Yunita Paramithasari ,, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni ,
PENGOPTIMALAN SISTEM E-PROCUREMENT SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MEREDUKSI PERMASALAHAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PDF
Sulistiani ,, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni ,