Vol 3, No 1

JANUARI-JUNI

Sengketa adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan olehbeberapa tanda pertentangan secara terang-terangan yang disebabkan oleh konflik kepentinganmaupun perebutan hak. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak memperebutkan satu obyek, Konflikkarena klaim hak/kebenaran diletakkan dalam terminologi benar atau salah. Misalnya, dalam tuntutanpengadilan masing-masing pihak akan mengklaim bahwa dia yang benar sementara pihak lain salah.Sengketa selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Khususnya sengketa karena perebutan hak maupunkepentingan dalam bisnis maupun bermasyarakat. Terhadap sengketa yang timbul, sebenarnya pihak yangbersengketa menginginkan sengketa segera dapat berakhir. Oleh karena itu pilihan model penyelesaiansengketa ditempuh oleh para pihak. Model yang lazim adalah melalui pengadilan.Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (judicial Power)yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian,maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung dibawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pengadilan sebagai the first andlast resort dalam penyelesaian sengketa ternyata masih dipandang oleh sebagian kalangan hanyamenghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial, belum mampu merangkul kepentingan bersama,cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal,tidak responsive, menimbulkan antagonisme di antara pihak yang bersengketa, serta banyak terjadipelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal ini dipandang kurang menguntungkan, sehingga dibutuhkaninstitusi baru yang dipandang lebih efisien dan efektif. Apalagi di dalam sengketa bisnis. Masyarakatmembutuhkan model penyelesaian sengketa yang tetap menjamin bisnis mereka berjalan. Modelpenyelesaian sengketa bisnis diharapkan semakin cepat, efektif dan efisien, karena dengan membiarkansengketa berlarut-larut akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien,produktivitas menurun, dunia bisnis mengalami kemandulan dan biaya produksi meningkat. Dunia bisnisdisini menuntut cara penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.Sebagai solusinya, kemudian berkembanglah model penyelesaian sengketa non litigasi, yangdianggap lebih bisa mengakomodir kelemahan-kelemahan model litigasi dan memberikan jalan keluaryang lebih baik. Proses diluar litigasi dipandang lebih menghasilkan kesepakatan yang win-win solution,menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena halprosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dantetap menjaga hubungan baik.

Daftar Isi

Artikel

KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN DENGAN CV. METRO JAYA DALAM PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS JALAN LINTAS DESA LUMBU KECAMATAN KUTOWINANGUN PDF
Chyntia Damayanti, Moch. Najib Imanullah, Pranoto ,
PROPOSISI HUKUM ANTARA SURAT EDARAN BANKINDONESIA NOMOR 13/28/DPNP PERIHAL PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/25/2009TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PDF
Roy Aprianto, Hernawan Hadi, Pujiyono ,
PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK DAN DAYA PEMBEDA DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG YANG BERSIFAT KETERANGAN BARANG (DESCRIPTIVE TRADEMARK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK PDF
Ari Wibowo, Hernawan Hadi