Arsip

2016

Vol 2, No 1 (2016): Juni

Perkembangan hukum internasional yang sangat pesat disertai juga dengan perkembangan cabang-cabang ilmu baru dalam hukum internasional, antara lain: hukum pidana internasional dan suaka. Aturan dasar UDHR menunjukkan bahwa suaka merupakan bagian Hak Asasi Manusia (HAM) yang muncul ketika ada ketakutan atas bahaya persekusi, tetapi tidak berhak diberikan bagi pelaku tindak pidana atau kejahatan non-politik. Demikian pula hubungan antar Negara yang saat ini tidak lagi dibatasi oleh kedaulatan negara secara absolut, sebagai contoh penggunaan intervensi kemanusiaan manakala saat terjadi konflik bersenjata Negara gagal memberikan perlindungan kepada penduduk sipil. Dalam situasi war on terror, teroris yang menggunakan kekerasan bersenjata merupakan penduduk sipil sehingga berdasarkan hukum humaniter internasional keterlibatan teroris dianggap sebagai pemberontak yang tidak sah (Unlawfull Belligerent).
Oleh karena itu, edisi ketiga Jurnal Belli ac Pacis menampilkan perkembangan kontemporer dari cabang ilmu baru dalam hukum internasional sebagai telaah dari praktek Negara saat ini.

2015

Vol 1, No 2 (2015): Desember

Hukum perang atau yang sering disebut dengan hukum humaniter internasional, atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Konvensi Jenewa 1949 beserta kedua Protokol Tambahan 1977 menyediakan perlindungan hukum bagi orang-orang yang tidak, ataupun yang tidak lagi, ikut serta secara langsung dalam permusuhan (yaitu korban luka, korban sakit, korban karam, orang yang ditahan sehubungan dengan konflik bersenjata, dan orang sipil). Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional lebih banyak disebabkan oleh ketidakmauan para pihak dalam konflik bersenjata untuk menghormati aturan hukum perang seperti yang diatur dalam keempat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Dalam situasi demikian tindakan intervensi kemanusian diperbolehkan dalam hukum internasional untuk menghindari jatuhnya korban, terutama dari penduduk sipil. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya edisi kedua Jurnal Belli ac Pacis menampilkan perkembangan hukum humaniter internasional kontemporer sebagai telaah bentuk tanggung jawab peserta tempur untuk menghormati dan melaksanakan prinsip-prinsip hukum humaniter saat ini

Vol 1, No 1 (2015)

Hukum internasional modern beberapa dekade terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan lahirnya Negara dalam pengertian yang modern, serta sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara dan entitas hukum internasional satu sama lain.

Hubungan antar Negara tidak lagi dibatasi oleh kedaulatan negara secara absolut, sebagai contoh dalam hal terjadinya kejahatan perang, maka masyarakat internasional dapat menuntut Negara atau bahkan individu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut berdasarkan prinsip universal. Ketaatan Negara untuk tunduk pada hukum internasional tidak lagi bermuara pada keterikatan Negara pada perjanjian
internasional tertentu atau sumber utama hukum internasional lain yang bersifat hard law. Praktek Negara akhir-akhir ini menunjukkan pergesaran dari sistem hukum hard law ke soft law (hukum lunak) yang bisa menjadi solusi alternatif dalam memecahkan kebuntuan manakala kompromi-kompromi politik internasional sulit diwujudkan.


Warna-warni perkembangan hukum internasional dapat kita maknai bahwa adanya kebutuhan masyarakat internasional untuk membentuk suatu sistem hukum yang dapat diterima semua pihak, khususnya Negara sebagai subjek hukum internasional par excellence. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya edisi pertama Jurnal Belli ac Pacis menampilkan warna-warni perkembangan hukum internasional kontemporer sebagai telaah dari praktek Negara saat ini.


1 - 3 of 3 Item    


ISSN: 2460-5247