Arsip


2016

Vol 4, No 2 (2016): JULI-DESEMBER

EDITORIAL

E-COMMERCE DAN TUNTUTAN REFORMASI HUKUM
Perkembangan teknologi informasi mengubah perilaku masyarakat, termasuk dalam perdagangan. Lahirnya teknologi informasi berupa internet telah menciptakan ruang baru bagi kehidupan, yaitu munculnya “dunia virtual atau maya” (virtual world), yang menjadi tempat baru untuk perdagangan, sehingga menyaingi praktik-praktik dalam dunia nyata (real world). Dalam konteks ini hukum memeroleh tantangan atas kemampuanya mengatur hubungan-hubungan hukum, khususnya perdagangan yang berbasis internet atau dikenal dengan istilah electronic commerce (e-commerce). Sebagaimana internet tidak memiliki batas teritorial, sehingga aktivitasnya dapat memiliki konsekuensi di banyak jurisdiksi. Lebih dari itu, e-commerce memungkinkan terbuka untuk setiap orang dan setiap perusahaan di seluruh dunia, serta memberi kemampuan pada perusahaan untuk mencapai konsumen tanpa membutuhkan keberadaan fisik dalam jurisdiksi yang berbeda.

Frasa e-commerce atau perdagangan secara elektronik sering diartikan sebagai “perdagangan yang dilakukan dalam bentuk digital atau platform elektronik”. Dapat diartikan juga dengan “penjualan atau pembelian barang dan jasa melalui internet”. The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan e-commerce dari sudut pandang ekonomi dan sosial sebagai “all form of commercial transactions involving both organizations and individuals, which are based upon the electronic processing and transmission of data, including text, sound and visual images. It also refers to the effects that the electronic exchange of commercial information may have on the institutions and process that support and govern commercial activities.”

E-commerce mengubah rezim hukum perdata, khususnya mengenai kontrak. Permasalahan baru muncul sehubungan dengan electronic contract (kontrak elektronik), sebagai misal kapan suatu kontrak elektronik dibuat ? Dimana kontrak elektronik dibuat ? Permasalahan seperti tanda tangan elektronik serta otentikasi elektronik, termasuk isu pilihan hukum dan jurisdiksi juga tidak kalah penting untuk dipersoalkan dalam hubungan dengan hukum perdata konvensional. Ketika kontrak ditutup, tulisan dan tanda-tangan, lazimnya merupakan dua tipe formalitas yang disyaratkan. Formalitas ini disyaratkan untuk dua tujuan, yaitu kepastian hukum (tulisan) dan otentikasi (tanda-tangan). Apakah suatu pesan elektronik (electronic message) merupakan suatu “tulisan” atau apakah tanda-tangan elektronik merupakan “tanda-tangan” hukum, hal tersebut menjadi isu kritikal. Di berbagai jurisdiksi, suatu persyaratan hukum atas “tulisan” belakangan ada yang dapat menjadi halangan yang tidak dapat diatasi untuk pertumbuhan kontrak elektronik. Atas dasar hal itu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Hal itu berarti pesan elektronik, termasuk di dalamnya dalam bentuk negosiasi (negotiation), penawaran (offering), dan penerimaan (acceptance) sebelum kontrak ditutup diterima sebagai tulisan. Demikian pula kontrak elektronik dianggap sebagai tulisan.

Hal ini tentu memengaruhi legislasi secara umum di luar hukum kontrak karena menjadi tekanan untuk mengharmonisasi hukum Nasional dengan ketentuan-ketentuan e-commerce yang berlaku secara internasional, misalnya legislasi bidang perlindungan konsumen, sistem pembayaran. Termasuk kerja sama antar negara menjadi keniscayaan, bahkan untuk keefektivan penegakan hukum. Meskipun asas-asas dasar pembentukan kontrak di antara para pihak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan pada e-commerce, namun tuntutan perubahan hukum kontrak khususnya, dan hukum perdata serta hukum dagang umumnya tidak dapat dielakkan karena praktik-praktik e-commerce menawarkan konsep-konsep baru, istilah-istilah baru, dan pengertian-pengertian baru. Sebagai contoh, lahirnya konsep “clickwrap agreement”, yang menggantikan “shrinkwrap agreement”. Perbedaan utama dari dua perjanjian tersebut, yaitu metode yang dipergunakan oeh konsumen untuk menyatakan persetujuannya pada syarat perjanjian. Tindakan pembelian dan membuka (unwrapping) produk dalam “shrinkwrap agreement” telah diganti oleh tindakan klik pada tombol layar komputer yang diberi tulisan “Saya setuju” (“I agree”) dalam hal “clickwrap agreement”. Istilah “clickwrap” itu sendiri diderivasi dari fakta bahwa persetujuan mensyaratkan peng-klik-an mouse pada suatu ikon layar komputer untuk menunjukkan penerimaan para pihak terhadap kontrak.

Kondisi di atas menjelaskan bahwa reformasi hukum menjadi esensial, utamanya untuk menjamin pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis melalui internet tidak hanya memeroleh kecepatan tinggi dan penghematan biaya yang besar, namun juga keamanan dan mampu menekan potensi sengketa.

Vol 4, No 1 (2016): Januari - Juli

Globalisasi adalah keniscayaan, batas ruang dan waktu semakin tidak tampak. Apa yang terjadi di belahan dunia lain dengn cepat dan massiv dapat pula terjadi dibelahan dunia lainnya. Demikian pula dalam wilayah ekonomi, perkembangan dunia yang semakin cepat dinahkodai oleh dinamisasi sektor ekonomi yang luar biasa tak terduga menuntut negara untuk mengambil kebijakan yang dapat merespon dinamisasi tersebut sekaligus melindungi kepentingan warga negaranya. Eksistensi perlindungan negara terhadap ekses dinamisasi ekonomi adalah dengan membuat berbagai regulasi dan kebijakan, mulai dari tingkat pusat berupa undang-undang, hingga Peraturan daerah di tingkat kota atau kabupaten. Bahkan di tingkat desa sebagai satuan pemerintahan terkecil didesain sebuah mekanisme pergantian kepemimpinan yang menjamin pemberian perlindungan tersebut.

Masyarakat semakin berharap pemerintah untuk lebih peduli terhadap pelaku ekonomi golongan menengah, kecil dan mikro. Oleh pemerintah perhatian tersebut terwujud di dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang undang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing masing yang didasarkan atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki. Selain itu berbagai kebijakan yan berpihak juga dilakukan dengan kemudahan pemberian fasilitas kredit oleh bank, bahkan fasilitasi pendaftaran merk yang diatur di dalam UU No 15 Tahun 2001 tentang Merk, yang saat ini perubahannya tinggal menunggu pengesahan di DPR RI. Demikian pula dengan sektor lainnya, termasuk perlindungan pemerintah terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya dalam hal penempatannya yang sering mengalami persoalan. Regulasi yang sudah ada, yakni Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri, harus dikawal dengan serius.

Berbagai ulasan di atas akan tersaji di dalam jurnal Hukum dan pembagunan Ekonomi edisi ini. Berbagai ide dan telaah bernas menyatu dalam rangkaian tulisan ilmiah yang bermanfaat. Selamat membaca.


2015

Vol 3, No 2 (2015)

PRAKATA
Akhir-akhir ini kita sering disajikan berita disosial media mengenai mudahnya memburu satwa liar yang dilindungi, bahkan perdagangannya pun terjadi begitu saja.Pelaku dengan segala alasannya tidak takut terhadap ancaman hukuman yang ringan disertai denda yang sedikit. UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta, dianggap sudah tidak efektif karena tidak menganut ancaman minimal. Sehingga dengan dalih kemanusian, pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi hanya mendapat hukuman yang ringan. Padahal tidak sedikit pelaku sebenarnya adalah korporasi.
Korporasi adalah badan hukum yang melekat terhadapnya hak dan kewajiban. Korporasi memiliki liability selayaknya subyek hukum orang. Termasuk dalam pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana korupsi.Korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime), maka upaya pemberantasannya harus dilkukan dengan luar biasa.Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) yang di maksudkan untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka dapat dikenai pertanggungjawaban. Untuk dapat di pidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang di lakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam undang-undang. Namun demikian, dalam perkara korupsi oleh korporasi dapat dipastikan melibatkan pengelolanya.Karena berdasarkan teori organ, laju korporasi sangat tergantung para pengelolanya, utamanya adalah direksi. Tanggung jawab mengurus Perseroan yang dibebankan kepada Direksi tidak mungkin dapat dijalankan oleh Direksi sendiri. Dalam banyak hal seluruh pekerjaan Direksi dilimpahkan kepada karyawannya atas dasar kuasa dari Direksi. Oleh karena itu, direksipun tidak dapat berlindung dari doktrin business judgment rule agar mendapat kewenangan yang membebaskannya dari dakwaan korupsi. Doktrin ini membutuhkan norma positif untuk mensikronkan antaran berbagai peraturan yang ada, karena tumpang tindih aturan masih menimbulkan perbedaan penafsiran.
Penggunaan asas Pembuktian Terbalik untuk mengungkap kasus korupsi merupakan langkah maju dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian festivalisasi pembuktian terbalik menjadikan hak-hak individu tersangka/terdakwa berpotensi terlanggar. Bagaimana memformulasikan penegakan hukum anti korupsi yang brogresif namun tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi persoalan yang harus dipecahkan.
Selain tema utama di atas, di dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi edisi ini juga akan dibahas tema lain yang akan merangsang syaraf keilmuan kita untuk senantiasa bertanya dan berdialektika. Selamat menikmati.


1 - 5 of 5 Item