Vol 4, No 2 (2016)

JULI-DESEMBER

EDITORIAL

E-COMMERCE DAN TUNTUTAN REFORMASI HUKUM
Perkembangan teknologi informasi mengubah perilaku masyarakat, termasuk dalam perdagangan. Lahirnya teknologi informasi berupa internet telah menciptakan ruang baru bagi kehidupan, yaitu munculnya “dunia virtual atau maya” (virtual world), yang menjadi tempat baru untuk perdagangan, sehingga menyaingi praktik-praktik dalam dunia nyata (real world). Dalam konteks ini hukum memeroleh tantangan atas kemampuanya mengatur hubungan-hubungan hukum, khususnya perdagangan yang berbasis internet atau dikenal dengan istilah electronic commerce (e-commerce). Sebagaimana internet tidak memiliki batas teritorial, sehingga aktivitasnya dapat memiliki konsekuensi di banyak jurisdiksi. Lebih dari itu, e-commerce memungkinkan terbuka untuk setiap orang dan setiap perusahaan di seluruh dunia, serta memberi kemampuan pada perusahaan untuk mencapai konsumen tanpa membutuhkan keberadaan fisik dalam jurisdiksi yang berbeda.

Frasa e-commerce atau perdagangan secara elektronik sering diartikan sebagai “perdagangan yang dilakukan dalam bentuk digital atau platform elektronik”. Dapat diartikan juga dengan “penjualan atau pembelian barang dan jasa melalui internet”. The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan e-commerce dari sudut pandang ekonomi dan sosial sebagai “all form of commercial transactions involving both organizations and individuals, which are based upon the electronic processing and transmission of data, including text, sound and visual images. It also refers to the effects that the electronic exchange of commercial information may have on the institutions and process that support and govern commercial activities.”

E-commerce mengubah rezim hukum perdata, khususnya mengenai kontrak. Permasalahan baru muncul sehubungan dengan electronic contract (kontrak elektronik), sebagai misal kapan suatu kontrak elektronik dibuat ? Dimana kontrak elektronik dibuat ? Permasalahan seperti tanda tangan elektronik serta otentikasi elektronik, termasuk isu pilihan hukum dan jurisdiksi juga tidak kalah penting untuk dipersoalkan dalam hubungan dengan hukum perdata konvensional. Ketika kontrak ditutup, tulisan dan tanda-tangan, lazimnya merupakan dua tipe formalitas yang disyaratkan. Formalitas ini disyaratkan untuk dua tujuan, yaitu kepastian hukum (tulisan) dan otentikasi (tanda-tangan). Apakah suatu pesan elektronik (electronic message) merupakan suatu “tulisan” atau apakah tanda-tangan elektronik merupakan “tanda-tangan” hukum, hal tersebut menjadi isu kritikal. Di berbagai jurisdiksi, suatu persyaratan hukum atas “tulisan” belakangan ada yang dapat menjadi halangan yang tidak dapat diatasi untuk pertumbuhan kontrak elektronik. Atas dasar hal itu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Hal itu berarti pesan elektronik, termasuk di dalamnya dalam bentuk negosiasi (negotiation), penawaran (offering), dan penerimaan (acceptance) sebelum kontrak ditutup diterima sebagai tulisan. Demikian pula kontrak elektronik dianggap sebagai tulisan.

Hal ini tentu memengaruhi legislasi secara umum di luar hukum kontrak karena menjadi tekanan untuk mengharmonisasi hukum Nasional dengan ketentuan-ketentuan e-commerce yang berlaku secara internasional, misalnya legislasi bidang perlindungan konsumen, sistem pembayaran. Termasuk kerja sama antar negara menjadi keniscayaan, bahkan untuk keefektivan penegakan hukum. Meskipun asas-asas dasar pembentukan kontrak di antara para pihak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan pada e-commerce, namun tuntutan perubahan hukum kontrak khususnya, dan hukum perdata serta hukum dagang umumnya tidak dapat dielakkan karena praktik-praktik e-commerce menawarkan konsep-konsep baru, istilah-istilah baru, dan pengertian-pengertian baru. Sebagai contoh, lahirnya konsep “clickwrap agreement”, yang menggantikan “shrinkwrap agreement”. Perbedaan utama dari dua perjanjian tersebut, yaitu metode yang dipergunakan oeh konsumen untuk menyatakan persetujuannya pada syarat perjanjian. Tindakan pembelian dan membuka (unwrapping) produk dalam “shrinkwrap agreement” telah diganti oleh tindakan klik pada tombol layar komputer yang diberi tulisan “Saya setuju” (“I agree”) dalam hal “clickwrap agreement”. Istilah “clickwrap” itu sendiri diderivasi dari fakta bahwa persetujuan mensyaratkan peng-klik-an mouse pada suatu ikon layar komputer untuk menunjukkan penerimaan para pihak terhadap kontrak.

Kondisi di atas menjelaskan bahwa reformasi hukum menjadi esensial, utamanya untuk menjamin pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis melalui internet tidak hanya memeroleh kecepatan tinggi dan penghematan biaya yang besar, namun juga keamanan dan mampu menekan potensi sengketa.

Daftar Isi

Artikel

EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM MELINDUNGI DEBITUR DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG NGAWI PDF
Dini Sukma Listyana ,, Pujiyono ,
SINKRONISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/8/PBI/2012 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM PDF
Samuel Setiawan Sutarmanto ,, Pujiyono ,
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPOLISIAN RESORT KARANGANYAR (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi di Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar) PDF
Ary Jatmoko ,, Rofikah ,, supanto ,
PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERUSAHAAN DAERAH BERBASIS BANK (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG) PDF
Indah Yuli Kurniawati ,, Hartiwiningsih ,, Setiono ,
PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (PENAL REFORM) DI INDONESIA PDF
Lieonad Juniar Utomo ,, Widodo Tresno Novianto ,, Hartiwiningsih ,
IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PDF
Eko Nuriyatman ,, Djoko Wahju Winarno ,
FAKTOR-FAKTOR SOSIOLOGIS YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PDF
Aris Nuryanto ,, Ismunarno ,, I Gusti Ayu Ketut ,
KEBIJAKAN AMANDEMEN UUD 1945 DALAM MENGATUR KESEIMBANGAN ANTARA KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN LEGISTALIF DALAM SISTEM PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PDF
Sumi Hartoyo ,, Moh Jamin ,, Supanto ,
KEWENANGAN JAKSA DALAM MENENTUKAN UANG PENGGANTI PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PIPA, ACCESSORIES DAN WATER METER DI KABUPATEN WONOGIRI MENGGUNAKAN STUDI HUKUM PROGRESIF PDF
Anas Rustamaji ,, Winarno Budyatmojo, ,, Supanto ,
OPTIMALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI KERUSAKAN DAN KONFLIK HUTAN DI KAWASAN HUTAN GUNUNG MURIA KABUPATEN KUDUS DAN JEPARA PDF
Trias Hernanda ,, Hartiwiningsih ,
KEBIJAKAN PERTANAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM KONSEP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PDF
Made Wire Darme ,, I Gusti Ayu KRH ,
TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTAMBANGAN ILLEGAL DI DESA JENDI, SELOGIRI, KABUPATEN WONOGIRI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PDF
Ilham Aji Pangestu ,, I Gusti Ayu KRH ,, Djoko Wahju Winarno ,
PROBLEMATIKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI GUGATAN PERDATA PDF
Singgih Herwibowo ,, Pujiyono ,, supanto ,
POLITIK HUKUM PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM MULTIPARTAI SEDERHANA PDF
Mayang Mayurantika ,, Pius Triwahyudi ,, Adi Sulistiyono ,
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUMITAMA GUNAJAYA AGRO GROUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM MENI PDF
Ratih Kusuma Wardhani ,, Al. Sentot Sudarwanto ,