Vol 4, No 1 (2016)

Januari - Juli

Globalisasi adalah keniscayaan, batas ruang dan waktu semakin tidak tampak. Apa yang terjadi di belahan dunia lain dengn cepat dan massiv dapat pula terjadi dibelahan dunia lainnya. Demikian pula dalam wilayah ekonomi, perkembangan dunia yang semakin cepat dinahkodai oleh dinamisasi sektor ekonomi yang luar biasa tak terduga menuntut negara untuk mengambil kebijakan yang dapat merespon dinamisasi tersebut sekaligus melindungi kepentingan warga negaranya. Eksistensi perlindungan negara terhadap ekses dinamisasi ekonomi adalah dengan membuat berbagai regulasi dan kebijakan, mulai dari tingkat pusat berupa undang-undang, hingga Peraturan daerah di tingkat kota atau kabupaten. Bahkan di tingkat desa sebagai satuan pemerintahan terkecil didesain sebuah mekanisme pergantian kepemimpinan yang menjamin pemberian perlindungan tersebut.

Masyarakat semakin berharap pemerintah untuk lebih peduli terhadap pelaku ekonomi golongan menengah, kecil dan mikro. Oleh pemerintah perhatian tersebut terwujud di dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang undang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing masing yang didasarkan atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki. Selain itu berbagai kebijakan yan berpihak juga dilakukan dengan kemudahan pemberian fasilitas kredit oleh bank, bahkan fasilitasi pendaftaran merk yang diatur di dalam UU No 15 Tahun 2001 tentang Merk, yang saat ini perubahannya tinggal menunggu pengesahan di DPR RI. Demikian pula dengan sektor lainnya, termasuk perlindungan pemerintah terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya dalam hal penempatannya yang sering mengalami persoalan. Regulasi yang sudah ada, yakni Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri, harus dikawal dengan serius.

Berbagai ulasan di atas akan tersaji di dalam jurnal Hukum dan pembagunan Ekonomi edisi ini. Berbagai ide dan telaah bernas menyatu dalam rangkaian tulisan ilmiah yang bermanfaat. Selamat membaca.

Daftar Isi

Artikel

PELAKSANAAN ASAS AMAN PENDAFTARAN TANAH DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI PDF
Agung Riyadi, Irnawan Darori, Purwono Sungkowo