Vol 3, No 2 (2015)

PRAKATA
Akhir-akhir ini kita sering disajikan berita disosial media mengenai mudahnya memburu satwa liar yang dilindungi, bahkan perdagangannya pun terjadi begitu saja.Pelaku dengan segala alasannya tidak takut terhadap ancaman hukuman yang ringan disertai denda yang sedikit. UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta, dianggap sudah tidak efektif karena tidak menganut ancaman minimal. Sehingga dengan dalih kemanusian, pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi hanya mendapat hukuman yang ringan. Padahal tidak sedikit pelaku sebenarnya adalah korporasi.
Korporasi adalah badan hukum yang melekat terhadapnya hak dan kewajiban. Korporasi memiliki liability selayaknya subyek hukum orang. Termasuk dalam pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana korupsi.Korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime), maka upaya pemberantasannya harus dilkukan dengan luar biasa.Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) yang di maksudkan untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka dapat dikenai pertanggungjawaban. Untuk dapat di pidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang di lakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam undang-undang. Namun demikian, dalam perkara korupsi oleh korporasi dapat dipastikan melibatkan pengelolanya.Karena berdasarkan teori organ, laju korporasi sangat tergantung para pengelolanya, utamanya adalah direksi. Tanggung jawab mengurus Perseroan yang dibebankan kepada Direksi tidak mungkin dapat dijalankan oleh Direksi sendiri. Dalam banyak hal seluruh pekerjaan Direksi dilimpahkan kepada karyawannya atas dasar kuasa dari Direksi. Oleh karena itu, direksipun tidak dapat berlindung dari doktrin business judgment rule agar mendapat kewenangan yang membebaskannya dari dakwaan korupsi. Doktrin ini membutuhkan norma positif untuk mensikronkan antaran berbagai peraturan yang ada, karena tumpang tindih aturan masih menimbulkan perbedaan penafsiran.
Penggunaan asas Pembuktian Terbalik untuk mengungkap kasus korupsi merupakan langkah maju dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian festivalisasi pembuktian terbalik menjadikan hak-hak individu tersangka/terdakwa berpotensi terlanggar. Bagaimana memformulasikan penegakan hukum anti korupsi yang brogresif namun tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi persoalan yang harus dipecahkan.
Selain tema utama di atas, di dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi edisi ini juga akan dibahas tema lain yang akan merangsang syaraf keilmuan kita untuk senantiasa bertanya dan berdialektika. Selamat menikmati.

Daftar Isi

Artikel

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1252/Pid. B/2010/Pn. Jkt. Sel..) PDF
Tommy P. Nainggolan ,, Winarno Budyatmojo ,, Widodo Tresno Novianto ,
PENERAPAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK/Pid. Sus/2012 Dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI) PDF
Ananda Megha Wiedhar Saputri ,, Rofikah ,, Soehartono ,
PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN MURABAHAH KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK BANK SYARIAH MANDIRI PDF
Muhammad Ali Fauzi ,, Mohammad Adnan ,, Burhanudin Harahap ,
EKSISTENSI SURETY BOND DALAM LEMBAGA JAMINAN ASURANSI DI INDONESIA PDF
Beni Surya ,
DIFERENSIASI PELAKSANAAN PEMBEBASAN DAN PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA PDF
Dian Cahayani ,
KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA/BURUH TERKAIT KESEPAKATAN PENGUPAHAN DIBAWAH KETENTUAN UPAH MINIMUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 K/Pid.Sus/2012) PDF
Ferry Ferdiansyah ,
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MELALUI CARA NON LITIGASI PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAH DI SURAKARTA PDF
Ita Tresnawati ,, Bambang Santoso ,, Burhanudin Harahap ,
PERBANDINGAN SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI PERPAJAKAN PDF
Kartika Kusuma Yanti ,, Djoko Wahyu Winarno ,
MENGOPTIMALISASI PEROLEHAN PAJAK DENGAN MENINGKATKAN KINERJA LEMBAGA DAN PEMBAHARUAN SISTEM REGULASI PAJAK PDF
Muh Fahrudin Zuhri ,
PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DILINDUNGI NON-ENDEMIK DI INDONESIA (Kajian Empiris Efektivitas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) PDF
Yogyanto Daru Sasongko ,, Rofikah ,, Jamal Wiwoho ,
TINJAUAN YURIDIS PEMILIKAN TANAH DENGAN STATUS HAK MILIK OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI JUAL BELI DENGAN PINJAM NAMA (NOMINEE) DISERTAI PERNYATAAN DAN KUASA MENJUAL (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.: 82/PDT.G/2013/PN.DPS) PDF
Ratna Dyah Purwaningsih ,, Purwono Sungkowo Raharjo ,, I Gusti Ayu KRH ,
MANFAAT PAJAK DITINJAU DARI TEORI HUKUM POSITIVE PDF
Sadar Rahmanto ,
KAJIAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (Analisa Putusan BPSK dan Putusan Banding Pengadilan Negeri Surakarta) PDF
Tegar Harbriyana Putra ,, Rofikah ,, Jamal Wiwoho ,
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT SERTA MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN NOTARIS PDF
Agus Priono ,, Noor Saptanti ,, Widodo Tresno Novianto ,
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS PDF
Budi Utomo ,