IMPLEMENTASI ALIH FUNGSI PENGGUNAAN TANAH DARI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON PERTANIAN DI KABUPATEN KLATEN BERDASARKAN UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Y. Cahyo Kristiyono ., Andrea Indirawati ., Djoko Wahju Winarno .

Sari


Abstract

Farming is the main sector in indonesia as an agricultural country. This study is  field in order to find and to determinee empirical and actual datas in the implementation of this land use conversium, based UU No. 26/ 2007 about Landscape design and explanation of its implementation in Perda No. 11/ 2011. This study was a discriptive one providing a systematical description on the object to be studied and the model to address the problems in the field. In case of whether of those regulation has been undertaken by the goverment as well as by the citizen in district Klaten. The study principally results the facts that the implementatiton of the land use conversion can be done and controlled, however there still many intringements happen, not only done by societes and citizens but also by goverment officers that can be bad paragon and bad pattern in the efforts of law enforcements. The obstacles in controlling the land use  conversion are : 1. The dualism in the local goverment policies 2. The locked socialization about land use conversion by goverment competent authority 3. The careloss land use by land owners due to various reasons.

Keywords: Controlling the land-use conversion, the role of goverment authority

Abstrak

Sektor Pertanian adalah sektor yang paling dominan di Indonesia sebagai negara yang berbasis agraris. Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan mencari dan menentukan data di lapangan tentang kenyataan yang terjadi dalam implementasi alih fungsi tanah dalam masyarakat di Kabupaten Klaten sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dijabarkan pelaksanaannya dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011. Sifat penelitian ini deskriptif artinya dalam penelitian ini penulis menggambarkan secara sistematis mengenai objek yang diteliti dan cara untuk mengatasi problema di lapangan. Masalahnya apakah penerapan aturan di atas sudah dapat dilaksanakan dengan tegas dan baik atau tidak pada tingkat pejabat Pemerintah Daerah maupun masyarakat di Kabupaten Klaten. Hasil penelitian pada prinsipnya secara keseluruhan implementasi alih fungsi tanah di Kabupaten Klaten dapat dilaksanakan dan dikendalikan, hanya saja ada pelanggaran-pelanggaran yang justru dilakukan pejabat yang berwenang sehingga menjadi contoh buruk bagi masyarakat, juga ditemukan adanya hambatan-hambatan yaitu : 1. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat dualisme , 2. Kurangnya sosialisasi dari instansi yang berwenang mengenai alih fungsi lahan, 3. Pemilik tanah yang mempergunakan tanah pertanian sekehendak hatinya dengan berbagai alasan.

Kata kunci : Pengendalian alih fungsi lahan, peran pejabat yang berwenang


Teks Lengkap: PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.