IMPLIKASI HUKUM BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP NOTARIS DALAM PASAR MODAL

Titis Welingsari ., Adi Sulistiyono .

Sari


Abstract

This research and study are purpose to know the legal implication of the enactment of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2014 concerning The Financial Services Authority Levies (hereinafter referred called “PP Pungutan OJK”) upon the capital market notary. In order to achieve such purpose, thus conducted a normative legal research with statutory legal approach. The data of research consisted of primary and secondary data by using data collection technique through the study of the document, and analyzed with a deductive method.  The result of the research revealed that PP Pungutan OJK has been appealed the objection of the judicial review right and has been decided that the petition is inadmissible by the Supreme Court Verdict Number 68 P/HUM/2014. Despite the levies by the OJK as stated in PP Pungutan OJK has contradiction of the capital market supporting professionals and various legal actions are being made to withdraw the provision on charges by the OJK, the PP Pungutan OJK has been enacted on February 12th, 2014 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 33. With the enactment and publication of the PP Pungutan OJK in the State Gazette, thus the PP Pungutan OJK has come into force. Once a law and regulation has the binding force, then it means that everyone is obliged to obey. In the event that such levies are not paid, the notary will receive sanction from the OJK and the current implementation to implement such sanction have started to run by the OJK by sending a warning letter to those who have not or do not make any payments upon the OJK levies.

Keywords: Legal implication, notary, Financial Services Authority levies

Abstrak

Penelitian dan kajian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap notaris dalam pasar modal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum normatif  dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif. Dari hasil penelitian dan kajian diketahui bahwa terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “PP Pungutan OJK”) tersebut telah diajukan permohonan keberatan hak uji materiil ke Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Agung permohonan keberatan hak uji materiil tersebut tidak dapat diterima berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/2014. Meskipun pungutan oleh OJK sebagaimana terdapat dalam PP Pungutan OJK tersebut mendapat pertentangan dari profesi penunjang pasar modal dan berbagai upaya hukum yang dilakukan untuk membatalkan ketentuan mengenai pungutan OJK, PP Pungutan OJK itu sendiri telah diundangkan pada tanggal 12 Februari 2014 dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33. Dengan telah diundangkannya dan diumumkannya PP Pungutan OJK tersebut ke dalam Lembaran Negara, maka dengan demikian PP Pungutan OJK telah mempunyai kekuatan mengikat. Apabila suatu peraturan perundang-undangan telah mempunyai kekuatan mengikat, maka hal tersebut berarti bahwa setiap orang wajib untuk mematuhinya. Dalam hal pungutan tersebut tidak dibayarkan maka notaris akan mendapat sanksi dari OJK dan saat ini pelaksanaan untuk menerapkan sanksi tersebut sudah mulai dijalankan oleh OJK yaitu dengan mengirimkan surat teguran kepada pihak yang belum atau tidak melakukan pembayaran pungutan kepada OJK.

Kata Kunci : Implikasi hukum, notaris, pungutan OJK


Teks Lengkap: PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.