Arsip


2016

Vol 3, No 2 (2016)

Perkembangan di dalam kegiatan bisnis, termasuk perusahaan, sangat pesat sehingga memerlukan kajian mendalam untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap terjaminnya kepastian hokum bagi para pihak. Beberapa problematika muncul di dalam praktek, diantaranya munculnya doktrin piercing the corporate veil yang merupakan penerobosan terhadap ketentuan di dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tuntutan kepentingan para shareholder yang memerlukan legalitas melalui Rapat Umum Pemegang Saham pun memerlukan kajian mendalam karena perkembangannya dalam praktek bisa jadi justru dapat merugikan stake holder itu sendiri, yaitu ketidak hadiran Notaris dalam RUPS dan sekarang melalui telekonferensi.

Permasalahan lain yang cukup menyita perhatian untuk dianalisis secara empiris maupun normative berkaitan dengan peranan Notaris adalah masalah pertanahan dalam hal hibah untuk anak di bawah umur, perkreditan termasuk KPR, perpajakan dengan prinsip equality dan equity, pembuatan akta yang memuat klausula Arbitrase, perjanjian kredit tanpa agunan dan pertanahan.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian yang dibuat dengan Akta Notaris, di satu sisi dapat melindungi kepentingan para pihak namun di sisi lain juga dapat berakibat merugikan kepentingan para pihak, seandainya tidak dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Problematika yang dimungkinkan timbul dalam pembuatan akta Notaris yang dapat merugikan para pihak diantaranya eksekusi hak tanggungan yang dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan dengan Parate Eksekusi melalui Kantor Kekayaan Negara dan Lelang, kesalahan dalam penyesuaian akta pendirian yayasan, termasuk juga penggunaan blangko akta PPAT oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Hal tersebut di atas merupakan fokus kajian dan menjadi materi utama di dalam Program Magister Kenotariatan UNS yang berkaitan dengan profesi Notaris, di samping materi lain secara komprehensif dan holistik. Semua itu harus dilaksanakan oleh Notaris secara cermat dan professional dengan memperhatikan UU  No.2 Tahun 2014 jo.UU No.30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.


2015

Vol 2, No 2 (2015)

PRAKATA


Globalisasi yang suadah melanda hampir selama tiga dekade ini, akhirnya juga menyentuh dunia kenotariatan. Di kalangan notaris, yang selama ini dalam melaksanakan sktivitasnya terkenal dengan dengan sifat konservatifnya, mau tak mau harys berbenah. Demikian pula institusi pendidikan yang memproduksi calon notaris, yaitu Program Studi S2 Magister kenotariatan. Oleh karena itu saudara Fahma Rahman Wijanarko mengkaji Kekuatan Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014. Sementara terkait dengan Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris ditulis oleh Triyanti
Di samping dua kajian di atas dalam edisi ke empat ini mengetengahkan topik-topik antara lain Perlindungan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 / PUU-X/ 2012 yang tidak lagi memerlukan izin MPD bagi notaris yang hendak diperiksa ; Kajian Suarta Kuasa Jual sebagai Jaminan eksekusi atas Pengakuan Hutang, dilema Parate Eksekusi Hak Tanggungan.
Kemudian masalah-masalah klasik yang masih saja aktual dibahas antara lain Kepemilikan tanah oleh warga negara asing, pendaftaran tanah, keabsahan jual beli tanah dan penerbitan sertifikat hak tanah, jaminan fiduisa serta eksekusi obyek jaminan fidusia.
Terdapat juga kajian terhadap Personal Garantie khususnya pada saat debitur pailit, dan peranan notaris dalam pendirian Comanditer Venoctchap (CV).


Salam


2014

Vol 1, No 2 (2014)

Posisi hukum jaminan utang yang semakin penting dalam suatu sistem hukum modern menyebabkanhukum bidang ini telah menarik pandangan para ahli hukum dan bisnis, sehinga hukum bidang initelah mendapat pengaturan yang cukup rapi. Bahkan jaminan utang dalam bentuk fiusia, yang semula hanya terdapat dalam praktik dan tidak memiliki aturan main sama sekali, sekarang telah ada undang – undang yang khusus mengaturnya.Pada edisi kedua ini selain membahas jaminan kebendaan fiusia dengan segala problematika pada saat eksekusi, lembaga pegadaian yang cenderung menjadi primadona bagi masyarakat kelas bawah, yang bersaing dengan Bank Pengkreditan rakyat (BPr), dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dibahas pula gadai dalam prospektif Hukum Adat serta resi gudang sebagai lembaga jaminan paling baru. tidak ketinggalan pula,
yang selalu hangat diperbincangkan oleh para teoritisi dan praktisi, yaitu Hak tanggungan.


Mesikpun parate executie dalam UUHT pengaturannya terdapat inkonsistensi, konflk norma dan kesesatan penalaran tetapi dengan berdasarkan prinsip perlindungan hukum dan kepastian hukum, bilamana Kantor lelang Negara konsisten dalam melaksanakan penjualan lelang berdasarkan parate executie (Pasal 6 UUHt), maka lembaga parate executie tidak lagi lumpuh dan mati, melaikan hidup dan eksis kembali sebagai tiang
penyangga utama bagi lembaga jaminan, khusunya Hak tanggungan.


tetaplah disadari bahwa jaminan adalah perjanjian yang sifatnyanya accesoir, sementara yang menjadi perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Utang – piutang. terkait dengan perjanjian ini dibahas tentang asas–asas pokok dalam suatu kontrak. Asas – asas hukum kontrak pada dasarnya tidak terpisah satu sama lainnya, namun dalam berbagai hal saling mengisi dan melengkapi. Dengan kata lain, masing – masing asas tidak berdiri dalam kesendiriannya, tetapi saling melingkupi dan melengkapi keberadaan suatu kontrak.


Pada kesempatan edisi ini redaksi menghaturkan ucapan terimakasih kepada saudara Pranoto, selaku salah satu pengampu Mata Kuliah Hukum Jaminan dan Hukum Kontrak yang telah membimbing dan mengarahkan mahasiswanya untuk menulis artikel, sehingga edisi ini segera terbit.


1 - 7 of 7 Item