Vol 3, No 2 (2016)

Perkembangan di dalam kegiatan bisnis, termasuk perusahaan, sangat pesat sehingga memerlukan kajian mendalam untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap terjaminnya kepastian hokum bagi para pihak. Beberapa problematika muncul di dalam praktek, diantaranya munculnya doktrin piercing the corporate veil yang merupakan penerobosan terhadap ketentuan di dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tuntutan kepentingan para shareholder yang memerlukan legalitas melalui Rapat Umum Pemegang Saham pun memerlukan kajian mendalam karena perkembangannya dalam praktek bisa jadi justru dapat merugikan stake holder itu sendiri, yaitu ketidak hadiran Notaris dalam RUPS dan sekarang melalui telekonferensi.

Permasalahan lain yang cukup menyita perhatian untuk dianalisis secara empiris maupun normative berkaitan dengan peranan Notaris adalah masalah pertanahan dalam hal hibah untuk anak di bawah umur, perkreditan termasuk KPR, perpajakan dengan prinsip equality dan equity, pembuatan akta yang memuat klausula Arbitrase, perjanjian kredit tanpa agunan dan pertanahan.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian yang dibuat dengan Akta Notaris, di satu sisi dapat melindungi kepentingan para pihak namun di sisi lain juga dapat berakibat merugikan kepentingan para pihak, seandainya tidak dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Problematika yang dimungkinkan timbul dalam pembuatan akta Notaris yang dapat merugikan para pihak diantaranya eksekusi hak tanggungan yang dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan dengan Parate Eksekusi melalui Kantor Kekayaan Negara dan Lelang, kesalahan dalam penyesuaian akta pendirian yayasan, termasuk juga penggunaan blangko akta PPAT oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Hal tersebut di atas merupakan fokus kajian dan menjadi materi utama di dalam Program Magister Kenotariatan UNS yang berkaitan dengan profesi Notaris, di samping materi lain secara komprehensif dan holistik. Semua itu harus dilaksanakan oleh Notaris secara cermat dan professional dengan memperhatikan UU  No.2 Tahun 2014 jo.UU No.30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Daftar Isi

Artikel

EKSISTENSI DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS TERJADINYA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS PDF
Hari Noor Yasin ,, Al. Sentot Sudarwanto ,
PERANAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) DALAM PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS SESUAI KODE ETIK PDF
Anik Suryani ,
PELAKSANAAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI HIBAH UNTUK ANAK DI BAWAH UMUR PDF
Asri Arinda ,
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BTN (PERSERO) CABANG SURAKARTA PDF
Atina Wulandari ,, Pranoto ,, M. Najib Imanullah ,
KESESUAIAN MODEL UPAYA HUKUM PAJAK DENGAN PRINSIP EQUALITY DAN EQUITY PDF
Betta Triyanto ,
AKTA NOTARIS DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS MELALUI TELEKONFERENSI PDF
Citra Widi Widiyawati ,, Mulyoto ,
PERBANDINGAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI PENGADILAN NEGERI DENGAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DI SURAKARTA PDF
Christine Widyawati ,, Pranoto ,, Hartiwiningsih ,
EFEKTIVITAS PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTAN PDF
Ermin Marikha ,, Toto Susmono Hadi ,, Adi Sulistiyono ,
PERAN NOTARIS DI DALAM PEMBUATAN AKTA YANG MEMUAT KLAUSA ARBITRASE DAN IMPLIKASI HUKUMNYA PDF
Farizal Caturhutomo ,
PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar ) PDF
Ida Puji Hastuti ,, Noor Saptanti ,, Al. Sentot Sudarwanto ,
AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG SALAH MELAKUKAN PENYESUAIAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN PDF
Novita Purwanti ,, Mulyoto ,
PRINSIP – PRINSIP JAMINAN DALAM UNDANG – UNDANG HAK TANGGUNGAN PDF
Nunik Yuli Setyowati ,
PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DI SURAKARTA (Studi di Kantor Pertanahan Kota Surakarta) PDF
Pandu Eka Pramuditya ,, Purwono Sungkowo Raharjo ,, Mulyoto ,
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM HAL TERJADI KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG JAMINAN DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) KOTA MADIUN PDF
Rizki Sukma Hapsari ,
ANALISIS AKTA PEMBAGIAN WARISAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS MENURUT HUKUM ISLAM PDF
Rosita Ruhani ,, Mohammad Adnan ,, Burhanudin Harahap ,
AKIBAT HUKUM DARI PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN TATA CARA PEMBUATAN AKTA PPAT PDF
Sri Purwanti ,, Mulyoto ,
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN PDF
Sutrisna ,, Pius Tri Wahyudi ,, I Gusti Ayu KRH ,
PEMISAHAN HARTA PERKAWINAN MELALUI PERMOHONAN PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA YANG DILAKUKAN SETELAH PERKAWINAN (Studi Kasus PDF
Yohana Dea Sacharissa ,, Burhanudin H ,, Toto Susmono ,
TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP KEBENARAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS PDF
Whenahyu Teguh Puspa ,, Harjono ,, Djoko Wahju Winarno ,