ANALISIS PENGABAIAN VISUM ET REPERTUM OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KABANJAHE MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 1041K/Pid/2014)

Rian Pertiwi, Bambang Santoso

Sari


Abstrak

Penuntut umum mengajukan kasasi terhadap tindak pidana  yang dilakukan oleh Sempakata Kaban alias Ucok Ngana Pasal 351 KUHP mengenai tindak pidana penganiyaan yang diputus bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Sumatera Utara. Penuntut umum berpendapat hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan bukti visum et repertum sebagai bukti surat yang sah. Pengabaian visum et repertum dijadikan sebagai alasan kasasi penuntut umum. Pada tingkat kasasi, permohonan kasasi dari pemohon kasasi dikabulkan dan menjatuhkan 3 bulan penjara terhadap Terdakwa.

Hasil penelitian normatif menunjukkan bahwa alasan pengajuan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas dalam perkara penganiayaan telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP tentang alasan pengajuan kasasi yaitu pengadilan salah menerapkan hukum,cara mengadili tidak sesuai menurut undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas karena merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PPU-X/2012 yang mempebolehkan putusan bebas diajukan upaya hukum kasasi. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus mengabulkan pengajuan kasasi oleh penuntut umum dalam perkara penganiayaan telah sesuai Pasal 256 KUHAP yaitu Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengadili sendiri berkara tersebut.

Kata Kunci : Kasasi, Penganiayaan, Pengabaian Visum Et Repertum


Abstrack

The public prosecutor filed a cassation against the criminal acts committed by Sempakata Kaban alias Ucok Ngana Article 351 KUHP regarding the crime mistreatment of persecution were acquitted by the District Court Kabanjahe, North Sumatra. The public prosecutor argued Kabanjahe District Court judge had made a mistake by not considering evidence of visum et repertum as a letter of valid evidance . Neglect of visum et repertum as a reason cassation prosecutor. The cassation of the applicant was granted and dropped 3 months imprisonment against the defendant.

Normative research results indicate that the reason for cassation by the public prosecutor against the acquittal in the case of persecution in accordance with Article 253 KUHAP on the grounds that court misapplied the law, how to judge not appropriate according to the law, the court has exceeded its authority. The public prosecutor filed a cassation against the acquittal because it refers to a Constitutional Court decision No. 114 / PPU-X / 2012 that acquittal can filed cassation. Legal considerations of Supreme Court judges in check and decide to grant the cassation by the public prosecutor in the case of Mistreatment has in accordance with Article 256 KUHAP, the Supreme Court has granted a cassation by canceling decision of the District Court and the Supreme Court will prosecute the case by self.

Keywords: Cassation, Mistreatment, Neglect Visum Et Repertum

Teks Lengkap: PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.