DASAR HUKUM PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1315 K/PID/2014)

Alfian Nanung Pradana

Sari


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dari penuntut umum dalam mengajukan kasasi terhadap perkara penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang didakwa dengan Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 32 KUHP.Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif. Jenis penelitian dengan pendekatan kasus, teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, menggunakan analisis
deduktif.Penelitian ini membahas tentang penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan Syarif Muda Siregar, S.E., M.M. Perbuatan terdakwa yaitu beberapa kali telah mengambil uang dari Bendahara Sekolah
yang seharusnya adalah milik yayasan serta mempergunakannya untuk kepentingan di luar daripada kepentingan Yayasan Perguruan Islam “Nurul Ilmi” Lembaga Pendidikan BM Muda Padangsidempuan yang totalnya sebesar Rp33.779.500,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Atas dasar itu Syarif Muda Siregar, S.E., M.M., diadili di Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Pengadilan Negeri Padangsidempuan memutus terdakwa tidak bersalah dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim karena diketemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan terdakwa menjadi hapus/hilang sama sekali.Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis penelitian dengan pendekatan kasus, teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, menggunakan analisis deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penuntut umum dalam mengajukan kasasi adalah Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan keliru menafsirkan unsur melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP sehingga mengkategorikan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan dengan alasan  pemaaf  (overmacht).  Penuntut  umum  mengajukan  kasasi  atas  putusan  Pengadilan  Negeri Padangsidempuan dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung yang menyetujui alasan kasasi penuntut umum bahwa Pengadilan Negeri Padangsidempuan salah menafsirkan hukum.

Kata Kunci : Kasasi, putusan, penuntut umum, mahkamah agung.

Abstract

The purpose of this research is to know the legal status of the public prosecutor in filing appeal againstmatters of embezzlement in Office continuously charged with Article 64 paragraph (1) Jo. Article 32 of the Criminal Code.Legal research this is a normative legal research which are prescriptive. This type of research with approach case, techniques of data collection is the study of librarianship, using deductive analysis.This study discusses the embezzlement in Office continuously conducted Sharif Muda Siregar, S.E., West. The Act of the defendant that is several times has been taking money from the Treasurer of the school which should belong to the Foundation and use it for the benefit of outside Islamic College Foundation’s interests rather than “Nurul Ilmi” educational institutions BM Muda Padangsidempuan which totals Rp 33.779.500 RP (thirty-three million seven hundred seventy-nine thousand five hundred rupiah). On that basis the Sharif Muda Siregar, S.E., West., was tried in the District Court of Padangsidempuan. District Court defendant innocent Padangsidempuantermination on the basis of the consideration of the Tribunal is Judge because it found the existence of reasons of forgiving so that the Act of the defendant be delete/missing altogether Legal research this is a normative legal research which are prescriptive. This type of research with approach case, techniques of data collection is the study of librarianship, using deductive analysis.The results showed that the legal basis for the public prosecutor in asking the StateCourt judge of Cassation is Padangsidempuan  misinterpret  elements against the law contained  in article 372 of the Criminal Code so as to categorize the Act of the defendant as the Act by reason of forgiving (overmacht). The public prosecutor filed an appeal over the decision of a District Court and granted by Padangsidempuan Supreme  Court  approved  the  reasons  of  Cassation  Prosecutor  that  State  Court Padangsidempuan misinterpreted law.

Keywords : appeal, the verdict, Prosecutor General, Supreme Court


Teks Lengkap: PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.