ALASAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN PADA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 828 K/PID/2015)

Almarindra ,

Sari


Abstrak
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dalam kasus penggelapan dalam hubungan kerja secara berlanjut dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta mengetahui alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara penggelapan dalam jabatan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang ternyata tiga barang bukti berupa sebidang tanah dan uang tunai jelas berasal dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta tidak adanya itikad baik terdakwa untuk mengembalikan uang kepada CV. Surya Prima Kertak Hanyar dari total kerugian yang dialami sebesar Rp 1.213.596.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Penggelapan dalam hubungan kerja secara berlanjut sebenarnya bukan suatu hal yang baru dalam masyarakat. Modus seperti ini umumnya terjadi dalam ruang lingkup keluarga, perusahaan, ataupun instansi-instansi pada umumnya.Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  fakta-fakta  dan  bukti  yang  terungkap  maka  terdakwa  harus mempertanggungjawabkan  perbuatannya, sesuai yang dijatuhkan Majelis Hakim, dengan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Alasan pengajuan kasasi oleh penuntut umum telah memenuhi syarat  pengajuan  kasasi  oleh  Mahkamah Agung  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  253  KUHAP, oleh Judex Factie dinyatakan terjadi kesalahan mengenai barang bukti yang dikembalikan kepada Terdakwa tersebut sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada didalam masyarakat pada umumnya dan sangat mencederai rasa keadilan bagi saksi korban yaitu CV. Surya Prima Kertak Hanyar. Secara keseluruhan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi Penuntut Umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan telah sesuai dengan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.

Kata Kunci: Penggelapan, kasasi, mengembalikan barang bukti

ABSTRACT
The  aim  of  this  research  is  to  determine  the  suitability  of  legal  arguments  Supreme  Court  granted defendant’s appeal in embezzlement case in the employment relationship continues with article 253 the Code of Criminal Procedure. The purpose of this study was to determine why the appeal by the Public Prosecutor and the consideration of Supreme Court judges in examining and deciding cases of embezzlement in office. Public Prosecutor considered that the judge misapplied the law to break the embezzlement case. based on the legal facts revealed in advance the trial turns out three evidences of a parcel of land and cash clearly derived from criminal acts committed by the defendant, and the absence of good faith the defendant to reimburse to the CV. Surya Prima Kertak Hanyar of total losses of Rp 1,213,596,000.00 (one billion two hundred and thirteen million five hundred ninety six thousand rupiah). Embezzlement in a continuing employment relationship is not a new thing in the community. Mode like this generally occurs within the scope of families, companies, and institutions in general.The results show that the facts and the evidence revealed the defendant had to account for his actions, according handed down by Judge to undergo imprisonment for four years. The reason of prosecutor appeal
has qualified the qualification accordance with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code, by Judex factie otherwise there was an error regarding the evidence which is returned to the defendant that it is does not reflect the sense of justice that exist in society in general and very wounding taste justice for the victim witness namely CV. Surya Prima Kertak Hanyar. Overall consideration of the Supreme Court Judges examine and decide an appeal within the Public Prosecutor in the case of embezzlement in office in accordance with Article 256 Juncto Article 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code. Grant the petition of appeal and cancel the earlier court decision.

Keywords: Embezzlement, cassation reasons, returns evidence


Teks Lengkap: PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.