NOTA PERLAWANAN SEBAGAI UPAYA HUKUM PERLAWANAN ODITUR MILITER DI PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA NOMOR: 58-K/ PMT.III/BDG/AD/VI/2013)

Fery Qoirudin

Sari


Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Nota Perlawanan Oditur Militer terhadap pembatalan dakwaan perkara narkotika oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer dan sekunder. Perlawanan atau verzet dapat diajukan oleh Penuntut Umum yang tidak menerima putusan sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama. Putusan Sela biasanya dijatuhkan setelah adanya keberatan dari  Terdakwa  atau  Penasihat  Hukumnya.  Putusan  Sela  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  bisa menerima keberatan yang diajukan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya atau bisa juga sebaliknya, yaitu menolak keberatan yang diajukan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Penelitian ini didasarkan pada kasus tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh I Gusti Ngurah Yudana di wilayah hukum Pengadilan Militer Denpasar. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka diperoleh hasil bahwa Nota Perlawanan Oditur Militer terhadap pembatalan dakwaan perkara narkotika oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu diajukan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan melalui prosedur yang sah.

Kata Kunci: Nota Perlawanan Oditur Militer, Peradilan Militer

Abstract
This research aims is to determine the suitability the memorandum resistance of prosecutor military against cancellation indictment narcotics case by the Military Court III-14 Denpasar with the Act Number 31 of 1997 on Military Justice. This is normative research with case approach with using of primary and secondary law materials. Resistance or Verzet may be submitted by the Public Prosecutor who did not receive the interlocutory judgment that has been handed down by the judges in the court. The incterlocutory judgment are usually dropped after objections from the defendant or their counsel. The interlucotory judgment imposed by the judges could accept the objections filed the defendant or their counsel or it could be the oppsosite, that is rejected the objections raised or their counsel. This research was based on the military criminal cases of Narcotics conducted by I Gusti Ngurah Yudana in the jurisdiction of the Military Court of Denpasar. Based on this research the memorandum resistance of prosecutor military against cancellation indictment narcotics case by the Military Court III-14 Denpasar accordance with the provisions of article 146 paragraph (1) of the Act Number 31 of 1997 on Military Justice, that is filed in accordance predetermined period of time and through a legal procedure.

Keywords: The Memorandum Resistance of Prosecutor Military, Military Justice


Teks Lengkap: PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.