TINJAUAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA KORUPSI DENGAN ALASAN KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PENGADILAN TIPIKOR BANDUNG (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014)

Karina Pandora Putri

Sari


Abstrak
Kasus yang dikaji pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014 adalah kasus korupsi oleh Boyke Priyono selaku direktur Perusahaan Daerah Waluya (PD Waluya) Kota Sukabumi yang menerima tawaran investasi pekerjaan proyek tanpa prosedur yang benar, dasar proposal jelas, ijin Badan Pengawas PD Waluya dan perikatan tertulis kedua belah pihak sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp2.324.019.731,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah). Perbuatan yang diancam dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana tersebut dijatuhi putusan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah diajukan kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan judex facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, Hakim Mahkamah Agung menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi.Hasil penelitian menunjukkan kesalahan penerapan hukum pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus Kasasi Penuntut Umum dengan dasar kesalahan penerapan hukum pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP terutama Pasal 253 ayat (1) huruf a  yaitu “Apakah  benar  suatu  peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak  sebagaimana mestinya” dikarenakan judex facti telah menjatuhkan putusan tanpa disertai kearifan atas fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Bandung.

Kata kunci: hukum pembuktian, putusan bebas, penuntut umum, kasasi, korupsi.

Abstract
Cases reviewed in the Supreme Court Verdict Number 1692 K/Pid.Sus/2014 is a corruption case by Boyke Priyono, as the director of the Regional Company Waluya (PD Waluya) of Sukabumi, who accept the offer of investment projects without the correct procedure, a clear proposal, permission from the Supervisory Board and the written agreement of both parties, resulting in a loss of Rp2.324.019.731,00 (two billion, three hundred and twenty four million nineteen thousand seven hundred and thirty-one rupiah). The act which is punishable by Article 2 paragraph (1) and Article 3 in conjunction with Article 18 paragraph (1) letter b of Law No. 20 of 2001 regarding amendments to the Law Number 31 of 1999 on Corruption Eradication jo Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph 1 of the Criminal Code sentenced acquittal by The Bandung District Court’s Judge. After a cassation filed by The Prosecutor by reason the judex factie has misapplied the law of evidence, The Supreme Court’s Judge declared The Defendant guilty of corruption.The results showed misapplication of the rules of evidence by Judges of the Bandung District Court as the reason for Prosecutor’s Cassation against the acquittal in corruption cases is in accordance with Article 253 paragraph (1) Code of Criminal Procedure. The reason of the Supreme Court’s Judge in examining and deciding Prosecutor’s Cassation on the basis of misapplication of rules of evidence by The Judges of the Bandung District Court against the acquittal of corruption cases is in accordance with Code of Criminal Procedure, particularly Article 253 paragraph (1) letter a is “Is it true that a rule of law is not applied or not applied as it should be” because judex facti has passed a decision without wisdom of the facts and evidence in the proceedings Bandung District Court.

Keywords: Evidentiary, Acquittal, Prosecutor, Cassation, Corruption


Teks Lengkap: PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.