PENETAPAN TERSANGKA KORUPSI OLEH KPK TANPA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PRAPERADILAN DITINJAU DARI ASAS DUE OF PROCESS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 32/Pid.Prap/2015/ Pn.Jkt.Sel)

Nur Ayu Pratiwi

Sari


Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penetapan tersangka korupsi oleh KPK tanpa bukti permulaan yang cukup sesuai dengan asas due of process dalam penegakan hukum. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah denga menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi.Ilham Arif  Sirajuddin  sebagai  mantan  Walikota  Makassar  ditetapkan  sebagai  tersangka  oleh  KPK dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan Tersangka dilakukan oleh KPK tanpa didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dikarenakan proses penyidikan yaitu dengan melakukan pemeriksaan saksi, penggeledahan,penyitaan, pemblokiran rekening dan pencekalan baru dilakukan oleh KPK setelah dilakukannya penetapan tersangka. Sebagai tersangka, Ilham Arief Sirajudin merasa telah terjadi kesewenang-wenangan atau abuse of power karena penetapannya sebagai tersangka tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini di karenakan sejak penetapannya sebagai Tersangka berakibat pada hilangnya sejumlah hak sipil dan politiknya sebagai warga negara. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh hasil bahwa terkait dengan penetapan tersangka korupsi yang dilakukan oleh KPK tanpa bukti permulaan yang cukup tidak sesuai dengan asas due of process dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: bukti permulaan yang cukup ,due process, penetapan tersangka

Abstract
This research aims to determine whether the determination corruption suspect by Corruption Eradication Comission (KPK) without sufficient preliminary evidence in accordance with the principle of due process in law enforcement. This type of research used by the authors to draw up legal research are doctrinal legal research.  The author uses the approach of the case (case approach), that is by doing research on cases pertaining who already have permanent legal force. Legal materials analysis techniques used by the author is to use legal reasoning by deduction.Ilham Arif Sirajuddin as The Former Mayor of Makassar named as a suspect by KPK with allegations of coruption. Determination of suspects conducted by KPK are based on preliminary evidence without sufficient due process of investigation is to perform the examination of witnesses, searches, seizure, blocking the account in bank and blocking abroad by KPK after the determination of the suspect. As suspected, Ilham Arif Sirajuddin feeling has occurred arbitrariness since establishment as a suspect was not done according to the procedure applicable law, not only unlawfull but also lead to human rights violations. This is because since the establishment as a suspect result in the loss of a number of civil and political rights as the citizens. Based on research conducted by the author,the obtained result thah the suspects linked to the establishment of corruption committed by KPK without sufficient preliminary evidence is not compatible with the principles of due process in law enforcement. ment.

Keywords: determination of the suspect, due process, sufficient preliminary evidence


Teks Lengkap: PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.