ALASAN KASASI ODITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA DENGAN SENGAJA DAN TERBUKA MELANGGAR KESUSILAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/MIL/2014)

Rizky Yulda Hikmawan

Sari


Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan kasasi oditur militer dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan telah sesuai Pasal 239 ayat (1) dan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif  atau  doktrinal  yang  mempunyai  sifat  preskriptif.  Kasus  ini,  merupakan  kasus  pidana  yang melibatkan sesama anggota militer yaitu tindak pidana sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana militer campuran dan militer sebagai subjek dari Tindak Pidana Militer ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) memang dibuat untuk diberlakukan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, namun demikian KUHPM tidak begitu saja dapat meniadakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Pidana Umum. Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 1 KUHPM yang menentukan dengan tegas adanya hubungan antara KUHPM dengan KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 243 K/MIL/2014 atas kasus Terdakwa Putri Kurnia Dharmawati, terdiri dari pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, selalu dihadapkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kepastian hukum. Praktik peradilan sendiri, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam suatu putusan. Hakim harus memilih salah satu dan ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam suatu putusan. Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada
kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dan titik keadilan. Hakim memberikan putusan pemecatan karena Terdakwa tidak layak terjadi dalam kehidupan TNI dan dapat mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan TNI dan tata tertib kehidupan dalam lingkungan TNI terlebih lagi dilakukan terhadap keluarga besar TNI. Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan sangat tidak pantas terjadi di lingkungan TNI sehingga terhadap Terdakwa dianggap tidak layak lagi dipertahankan keberadaannya di dalam kedinasan melalui TNI.

Kata kunci: Tindak Pidana Kesusilaan, Kasasi, Oditur Militer

Abstract
This research aims is to understand  the military oditur cassation reason and the accordance of supreme court judicial consideration  in the matter of deliberate and open breaking decency have in is with the article 239 paragraph ( 1 ) and article 243 the act of number 31 1997. This normative or doctrinal research. This decency millitary, is criminal case.Criminal act  is a mixture of criminal military and military as the subject of the criminal act of this military .The procedural military criminal law was made for applied for military officers who commit a criminal act , nevertheless the procedural military criminal law not so alone can nullify the provisions that exist in common criminal law .This can be seen from article the procedural military criminal law that determines emphatically the existence of relations between the procedural military criminal law with penal law. The  judge consideratiom in deciding Putri Kurnia case consist of juridice and non juridice consideration. Judge in deciding a matter, always faced with the principle of legal certainty, the principle of justice and the principle of utilition. In judicial participal, it is very difficult for a judge to accommodate the third. In the face of this situation judge must choose one of third principle. In this case the judge prefer to choose legal certainty and being unjust. Finally defendant was fired from the army because she did intolerable and in appropriate criminal act.

Keywords: Crime decency, cassation, oditur military


Teks Lengkap: PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.