ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN SAKSI- SAKSI YANG DIBACAKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1182/Pid.B/2014/ PN.Jkt.Pst.)

Yuni Widayanti

Sari


Abstrak
Kasus penggelapan dengan Terdakwa Bagus Pritono Aji melakukan penyalahgunaan dengan melakukan penagihan  uang    kepada  Hengki  Hendra  selaku  pemilik  toko  Jumbo  Digital  dengan  menggunakan
faktur yang dibuat UD.Denka Elektrindo. Tanpa seizin dan sepengetahuan orang lain, uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun .Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembuktian dakwaan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan para saksi sehingga hakim meminta Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi. Pembuktian dakwaan dengan saksi-saksi yang dibacakan oleh penuntut umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan ini tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, karena berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi  nyatakan  di  sidang  pengadilan.  Keterangan  saksi-saksi  yang  dibacakan  oleh  penuntut  umum dipertimbangkan  oleh  Hakim  dengan  ketentuan  bahwa  keterangan  saksi-saksi  memiliki  kesesuaian dengan keterangan terdakwa serta alat bukti faktur penagihan. Kesaksian yang dibacakan oleh penuntut umum tersebut dalam hal ini hakim juga ikut dipertimbangkan karena dapat dijadikan alat bukti petunjuk yang dapat menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.

Kata Kunci: Penggelapan dalam jabatan, pembuktian, saksi.

Abstract
The case of embezzlement with the dependent Bagus Pritono Aji do abuse of the authority to do billing money to Hengki Hendra as the owner of the shop Jumbo Digital with the use of an invoice made UD.Denka Elektrindo. Without permission from other people, the money used for the sake of personal defendants. Central Jakarta Court dropped the felony to the decided to sent the defendant to jail for 1 (one) year .The results of the research show that in the process of proving the charges, the Prosecutor can’t present witnesses so the judge asked the Prosecutor to read from the witness discription. To prove the allegations by witnesses that was read by the prosecutor on a case of embezzlement in the department is not in accordance with the terms of the Criminal Procedure Code, because according to the terms of Article 185 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code mentioned that witnesses as a means of evidence is what the witness stated in court. Witnesses is carried out by the public prosecutor considered by the Judge with the stipulation that the witnesses-the witness has conformity with the statements of the accused as well as the device evidence the invoice billing. The testimony was read by a prosecutor that in this case the judge also come under consideration because it can be made a tool of evidence clues that can lead to the conviction of a judge in a cut scene in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Embezzlement for practicing, Evidence, Witness


Teks Lengkap: PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.