ANALISIS YURIDIS KONSEPSI SEPONERING TERHADAP STATUS TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Stefanus Puji Anggoro, Broma Manunggal Billhaq, Ryan Dwi Cahya

Sari


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  seorang tersangka  masih berstatus sebagaiorang  yang bersalah atau  justru berstatus sebagai orang yang bebas  dalam konsepsiseponering menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)dan Rancangan  Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (RUUKUHAP). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif.

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dihasilkan  simpulan,  bahwa terhadap  status  tersangka  yang  perkaranya  diterbitkan  seponering  dalam  perspektif KUHAP dan RUU KUHAP, terdapat dua pandangan hukum yang saling berseberangan yaitu:  status  hukum  tersangka  hilang  dan  status  hukum  tersangka  masih  melekat. Konsepsi  penghentian  penuntutan  dan  seponering  yang  diatur  di  dalam  Pasal  77 KUHAP yang mengatur  tentang penghentian penuntutan yang tidak termasuk dengan penyampingan  perkara  untuk  kepentingan  umum  yang  merupakan  wewenang  Jaksa Agung. Ketentuan dalam KUHAP tersebut sangat berbeda dengan konsepsi seponering dalam Pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP.

Kelebihan  dari  RUU  KUHAP  adalah  semakin  memperjelas  mengenai pengaturan  konsepsi  seponering  yang  merupakan  produk  dari  hukum  acara  pidana maka tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena terdapat pengecualian  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan kelemahan dari RUU KUHAP adalah mengakibatkan kewenangan  yang  tumpang  tindih  antara  Jaksa  Agung  dan  Penuntut  Umum  yang bertentangan dengan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.


Teks Lengkap: PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.