ANALISIS KELALAIAN HAKIM SEBAGAI DASAR PENGAJUAN KASASI DALAM PERKARA KORUPSI BAHAN BAKAR MINYAK

Kristiyadi Kristiyadi, Anugrah Fajar Nuraini, Rieka Estuningtyas

Sari


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan kasasioleh Penuntut Umum dalam perkara korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SumbawaBesar, atas dasar kelalaian hakim menandatangani putusan dan tidak segeramenyampaikan salinan berdasarkan alasan pengajuan kasai pada Pasal 253 KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta bertujuan untuk mengetahuiargumentasi hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus dasar pengajuankasasi oleh Penuntut Umum tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kelalaian hakimmenandatangani putusan dan tidak segera menyampaikan salinan kepada PenuntutUmum dan Terdakwa sebagai dasar pengajuan kasasi Penuntut Umum dalam perkarakorupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAPdan argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus dasarpengajuan kasasi tersebut tidak menyebutkan pertimbangan mengenai kelalaian hakimmenandatangani putusan dan tidak segera menyampaikan salinan karena MahkamahAgung merupakan lembaga peradilan yang memeriksa kesalahan penerapan hukum(judex juris) sedangkan kelalaian hakim tersebut bukan merupakan kesalahan penerapanhukum. Namun Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan pengajuan kasasitersebut dengan mempertimbangkan alasan pengajuan kasasi mengenai kesalahanpenerapan hukum.

 

ABSTRACT

This research aims to find out whether or not the rationale of the publicprosecutor’s appeal to the Supreme Court against the judge’s neglect in signing theverdict and his late delivery of the copy of the verdict in the case of petroleumcorruption in Sumbawa besar was consitent with Article 253 KUHAP (Code ofCriminal Procedure) and to find out the Supreme Court’s legal argumentation inexamining and sentencing the rationale of the public prosecutor’s appeal to theSupreme Court on that case.

This study was a normative law research that is prescriptive in nature. Based onthe result of research and discussion, the following conclusion could be drawn, i.e thejudge’s neglect in signing the verdict and his late delivery of the copy of verdict topublic prosecutor and defendant as the rationale of the public prosecutor’s appeal tothe Supreme Court in the case of petroleum corruption in Sumbawa Besar was notconsistent with Article 253 of KUHAP and the Supreme Court’s legal argumentation inexamining and sentencing the rationale of the public prosecutor’s appeal did notmention the judge’s neglect because the Supreme Court is an institution which examinsmisapplication of law (judex juris), while a judge’s neglect in signing the verdict andhis late delivery of the copy of the verdict to public prosecutor is not a misapplication oflaw. However the Supreme Court decided to accept the public prosecutor’s appeal byconsidering the rationale of misapplication of law.


Teks Lengkap: PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.