ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Muhamad Jodi S., Edy Herdyanto

Sari


ABSTRAK
Keberadaan alat bukti elektronik adalah alat bukti yang sah. Meskipun mengenai
alat bukti informasi elektronik tidak disebutkan dalam KUHAP sejak tahun 2001
dalam hukum acara pidana telah mengenal mengenai bukti informasi elektronik
dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Alat bukti informasi
elektronis di introduksi dalam pasal 26A. Alat bukti elektronik menjadi
pertimbangan Hakim dalam memutus perkara persidangan. Jenis-jenis alat bukti
dalam KUHAP pasal 184 tidak mencantumkan alat bukti elektronik sebagai salah
satu alat bukti yang diakui. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan
kemajuan zaman, jenis alat bukti dalam KUHAP mengalami perluasan makna.
Sehingga hasil cetak dari informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat
bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

ABSTRACT
Electronic evidence is valid evidence. Despite the evidence of electronic
information not mentioned in the Criminal Code since 2001 in criminal procedure
law has known about the proof of electronic information in Act No.. 20 of 2001 on
amendments to Law No.. 31 of 1999 on Corruption. Electronic information in the
evidence introduced in chapter 26A. Electronic evidence into consideration in
deciding the case the trial judge. The types of evidence in the article 184 of the
Criminal Procedure Code does not include electronic evidence as one of the
admitted evidence. But along with the development of technology and the progress
of the age, the type of evidence in the expanded meaning of the Criminal
Procedure Code. So that the printout of information or an Electronic Document
documentary evidence set out in the Criminal Procedure Code.


Teks Lengkap: PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.