ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN PENILAIAN HAKIM TENTANG KETERANGAN SEORANG SAKSI DI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Dian Dewi Pulungsari, Diyas Mareti Riswindani

Sari


ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian penilaian hakim tentang keterangan seorang saksi di dalam proses peradilan pidana menurut ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif.

Berdasarkan penelitian ini dihasilkan simpulan, bahwa keterangan seorang saksi bukan merupakan alat bukti yang sah. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti bebas dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan serta tidak mengikat hakim. Undang-undang menentukan bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Proses pembuktian dalam suatu tindak pidana diatur dalam pasal 183-189 Undangundang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Setiap perkara yang masuk ke pengadilan pasti membutuhkan suatu proses pembuktian. hakim tidak boleh menilai kekuatan pembuktiannya, hakim secara bulat harus terikat untuk mempergunakannya dalam putusan dan tidak lagi berwenang untuk menilai secara bebas. Hakim dalam mempergunakan kebebasan menilai kekuatan pembuktian kesaksian harus benar benar bertanggung jawab jangan sampai kebebasan penilaian itu menjurus pada kesewenang-wenangan tanpa moralitas dan kejujuran yang tinggi.


Teks Lengkap: PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.